sindonasional.com – Dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) periode 2008–2025 membuka persoalan serius dalam pengawasan transaksi perusahaan dan perpajakan. Kejaksaan Agung menduga manipulasi klasifikasi produk ekspor dan suap pemeriksa pajak menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun.
Kejagung menetapkan Direktur merangkap Corporate Secretary TPL berinisial AL sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penyidik telah memeriksa 116 saksi dan menyita dokumen serta bukti elektronik.
Modus yang disorot adalah dugaan perubahan kode barang (HS code) produk dissolving pulp (DP) menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP). Padahal, DP merupakan produk bernilai lebih tinggi yang digunakan sebagai bahan baku industri serat tekstil dan kimia.
Perbedaan klasifikasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk melaporkan transaksi dengan nilai yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kejagung juga menduga AL menyuap pemeriksa pajak agar pengujian kewajaran harga dan pemeriksaan dokumen perpajakan tidak berjalan semestinya.
“Perbuatan Tersangka AL bersama-sama dengan pemeriksa pajak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 2 triliun,” kata Anang, Sabtu (17/10/2026).
AL ditangkap di Medan setelah sempat tidak memenuhi panggilan penyidik. Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.
Selain AL, Kejagung telah menetapkan PT TPL Tbk sebagai tersangka korporasi serta dua supervisor pemeriksaan pajak berinisial BP dan SR yang diduga menerima suap.
Kejagung menyebut Rp 500 juta telah disetorkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke rekening pemerintah sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan dugaan kerugian Rp 2 triliun.
Kasus ini menempatkan efektivitas pengawasan transaksi afiliasi dan integritas pemeriksa pajak sebagai persoalan utama. Penyidikan diperlukan untuk mengungkap bagaimana dugaan manipulasi yang berlangsung selama 17 tahun dapat terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab.
AL disangkakan dengan ketentuan pidana korupsi dalam Pasal 603 dan, secara subsider, Pasal 604 KUHP, juncto ketentuan terkait dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
