sindonasional.com – Penanganan laporan dugaan korupsi kredit senilai sekitar Rp1 triliun di Bank Jakarta menjadi sorotan nasional. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta didesak memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan yang mencakup dugaan kredit fiktif dan penyalahgunaan kewenangan.
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur, Hudi Yusuf, menilai penerusan laporan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) harus diikuti tindak lanjut yang terukur. Publik perlu mengetahui apakah laporan tersebut telah ditelaah, masuk tahap penyelidikan, atau masih dalam pemeriksaan awal.
“Penanganan laporan dugaan korupsi kredit di Bank Jakarta tidak boleh berhenti pada tahap penerusan pengaduan antarlembaga,” kata Hudi mengutip dari Monitorindonesia.com, Minggu (18/10/2026).
Dokumen yang diperoleh menunjukkan Kejagung meneruskan laporan pengaduan kepada Kejati DKI Jakarta melalui surat bernomor R-2489/F.6/Fo.2/09/2026 tertanggal 21 September 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan pengaduan Ratama Saragih pada 18 Juni 2026.
Dugaan 79 Kredit Fiktif Perlu Ditelusuri
Pengaduan yang disampaikan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) turut menyinggung dugaan 79 kredit fiktif yang dikaitkan dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta serta fasilitas kredit senilai Rp569,4 miliar.
Hudi meminta aparat menelusuri dokumen pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan, hingga aliran dana untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Menurut dia, pemeriksaan harus berlandaskan bukti dan tidak boleh berhenti pada identifikasi dugaan penyimpangan. Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab berdasarkan peran dan kewenangannya.
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, turut disebut dalam permintaan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Namun, jabatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
“Apabila terdapat informasi atau bukti yang relevan dengan kewenangan maupun keputusan mereka, penyidik perlu mengujinya sesuai prosedur hukum,” ujar Hudi.
Nilai Kredit Bukan Otomatis Kerugian Negara
Besarnya nilai kredit yang dilaporkan bermasalah juga menjadi aspek yang perlu diperjelas. Angka sekitar Rp1 triliun dan Rp569,4 miliar dalam pengaduan tersebut belum dapat langsung disamakan dengan kerugian negara yang terbukti secara hukum.
Penentuan kerugian membutuhkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penelusuran penggunaan dana, kewajiban pembayaran, dokumen agunan, dan hasil audit.
Hudi menegaskan Kejati DKI Jakarta perlu menjelaskan status penanganan laporan secara proporsional agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan yang memastikan apakah Agus Haryoto Widodo telah diperiksa atau apakah laporan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Kejelasan dari aparat penegak hukum menjadi penting untuk membedakan dugaan dalam pengaduan dari fakta yang telah terverifikasi. Penanganan yang transparan dan berbasis alat bukti diperlukan agar laporan dugaan korupsi bernilai besar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
