sindonasional.com – DPD RI memperketat pengawasan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran di tengah proses transisi data yang dinamis.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Sosial di Kompleks Parlemen, Selasa (14/4/2026), Komite III DPD RI menyoroti akurasi data, perubahan status kesejahteraan, serta mekanisme reaktivasi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa transformasi berbasis data tidak boleh menimbulkan kesalahan sasaran yang berdampak langsung ke masyarakat. “Transisi DTSEN harus diikuti mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, mengungkapkan DTSEN saat ini mencakup lebih dari 289 juta individu dan 95 juta keluarga yang terus diperbarui secara berkala.
Ia menyebut dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru sekitar 150 ribu yang berhasil direaktivasi melalui mekanisme otomatis maupun reguler.
Menurutnya, dinamika data membuka peluang kesalahan inklusi dan eksklusi yang harus terus diperbaiki melalui sinergi pusat dan daerah.
DPD RI menilai langkah mitigasi pemerintah masih perlu diperkuat, terutama dalam mempercepat respons terhadap masyarakat terdampak perubahan data. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar DTSEN benar-benar menjadi fondasi kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan.
