Jakarta – DPD RI menyoroti dampak kebijakan sentralisasi pendidikan nasional yang dinilai memicu ketimpangan akses hingga memperparah kesejahteraan guru di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), sejumlah pakar mendesak evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan pemerintah.
Wakil Ketua BULD DPD RI, Marthin Billa, menegaskan perlunya langkah konkret, termasuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pendidikan yang terintegrasi lintas sektor. “Perlu ada pemetaan kebutuhan yang jelas agar pembagian anggaran antara pusat dan daerah tidak tumpang tindih,” ujarnya dalam forum di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/4/2026).
Pemerhati pendidikan, Ki Darmaningtyas, mengkritik kecenderungan resentralisasi yang justru mempersempit ruang inovasi daerah. “Kebijakan yang terlalu tersentralisasi berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal dan memperlebar kesenjangan pendidikan,” tegasnya.
Senada, pakar pendidikan Bambang Sumintono menilai persoalan pendidikan nasional saat ini bersifat sistemik. Ia menekankan pentingnya reformasi dari hulu ke hilir. “Tanpa political will yang kuat, berbagai persoalan seperti kualitas pendidikan dan distribusi sumber daya tidak akan terselesaikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PB PGRI Jejen Musfah menyoroti krisis kesejahteraan guru yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. “Guru adalah ujung tombak pendidikan, tetapi kesejahteraannya masih jauh dari layak. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
DPD RI juga menekankan perlunya kebijakan tegas untuk menekan komersialisasi pendidikan yang dinilai menghambat akses masyarakat. Forum RDPU ini menyimpulkan bahwa reformasi pendidikan membutuhkan komitmen politik kuat agar kebijakan tidak hanya terpusat, tetapi juga adil dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
