sindonasional.com – Komite IV DPD RI menyoroti masih adanya hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah, meski realisasinya terus meningkat signifikan di Provinsi Jambi.
Dalam kunjungan kerja ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi, Kamis (16/4), Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran KUR dan inklusi keuangan.
“Peningkatan penyaluran harus diikuti dengan kualitas akses dan pemahaman masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Data OJK mencatat, penyaluran KUR di Jambi hingga triwulan I 2026 tumbuh 109,74 persen secara tahunan, dengan lonjakan tertinggi pada kredit ultra mikro yang mencapai 178,31 persen. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat persoalan mendasar seperti rendahnya literasi keuangan dan kendala sistem informasi kredit.
Perbankan daerah juga mengakui tantangan tersebut. Penyaluran KUR masih didominasi sektor pertanian, sementara akses di sektor lain belum merata. Selain itu, hambatan teknis seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) turut mempengaruhi percepatan distribusi kredit.
DPD menilai kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan dan edukasi intensif.
Komite IV DPD RI mendorong OJK dan perbankan untuk memperkuat edukasi keuangan serta memperluas jangkauan layanan, agar program KUR tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah.
